JAKARTA - Upaya penguatan logistik energi di wilayah Jember kembali mencuat setelah adanya usulan reaktivasi jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan moda transportasi kereta api. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan BBM melalui jalur darat dari Banyuwangi yang rawan gangguan, sekaligus meningkatkan ketahanan energi di kawasan timur Jawa Timur.
Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Gus Rivqy Abdul Halim, yang menilai Jember membutuhkan jalur distribusi alternatif untuk menjamin kelancaran suplai BBM. “Distribusi energi ke Jember harus memiliki jalur alternatif yang lebih aman dan efisien. Reaktivasi distribusi BBM lewat kereta api bisa menjadi salah satu langkah strategis menghindari krisis distribusi di masa depan,” tegas Gus Rivqy.
Dukungan KAI dan Rencana Teknis
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dua opsi teknis untuk merealisasikan reaktivasi jalur distribusi BBM ini.
Pertama, melalui revitalisasi jalur menuju depo lama milik Pertamina di Gebang, yang pernah digunakan untuk distribusi logistik. Kedua, memanfaatkan lahan di wilayah Rambipuji yang dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan pembangunan jalur baru dan memiliki akses langsung ke kawasan Siway.
“Dari sisi operasional, KAI siap. Infrastrukturnya ada dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak Pertamina sebagai pemilik fasilitas tangki dan depo,” jelas Cahyo.
Menurutnya, penggunaan kereta api sebagai moda distribusi BBM akan memberikan banyak keuntungan, mulai dari efisiensi waktu, penekanan biaya logistik, hingga peningkatan ketahanan distribusi energi, terutama saat jalur darat terganggu oleh kemacetan atau bencana alam. “Kami melihat sinergi antarlembaga sangat penting dalam menjaga pasokan energi di wilayah strategis seperti Jember. Bila komitmen eksekusi sudah disepakati, KAI siap menggerakkan seluruh sumber daya untuk operasional,” tambahnya.
Kesiapan Pertamina dan Urgensi Jalur Alternatif
Pihak Pertamina melalui Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Aleksander Bangun, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, Jember memang tergolong wilayah dengan risiko tinggi apabila hanya mengandalkan distribusi BBM dari Banyuwangi. Ia menilai reaktivasi jalur kereta dapat menjadi solusi jangka panjang.
“Apalagi jika kondisinya seperti beberapa waktu lalu, saat Ketapang macet dan Gumitir tertutup total. Distribusi BBM ke Jember jadi sangat terlambat. Kami sangat terbuka untuk opsi jalur kereta api ini,” ungkap Aleksander.
Ia menambahkan, meski saat ini pasokan BBM ke Jember telah kembali normal, kebutuhan akan jalur alternatif tetap mendesak. Konsumsi BBM di Jember mencapai hampir 1 juta liter per hari, sehingga keterlambatan pasokan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat.
Pertamina juga mempertimbangkan kemungkinan mengaktifkan kembali depo lama atau membangun buffer stock baru di Jember untuk mendukung sistem distribusi berbasis kereta api. Dengan langkah tersebut, pasokan energi dapat lebih terjamin meskipun terjadi gangguan pada jalur darat utama.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Energi
Reaktivasi jalur distribusi BBM melalui kereta api dinilai sebagai proyek strategis yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk legislatif, operator transportasi, dan perusahaan energi. Dukungan politik dari DPR RI, kesiapan infrastruktur dari KAI, dan keterbukaan Pertamina menjadi modal penting agar rencana ini bisa segera masuk tahap kajian teknis yang lebih detail.
Jika terlaksana, distribusi BBM menggunakan kereta api akan menjadi solusi jangka panjang bagi Jember dan sekitarnya. Jalur ini mampu meminimalkan risiko keterlambatan, mengurangi beban jalur darat, serta mendukung ketahanan pasokan energi di wilayah dengan konsumsi harian tinggi. Dengan koordinasi yang solid dan eksekusi tepat waktu, reaktivasi ini diharapkan segera terwujud dan menjadi model distribusi energi efisien di Indonesia.
