JAKARTA - Belitang Hulu, Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, saat ini tengah menghadapi masalah serius terkait kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram. Warga setempat mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas yang biasa mereka andalkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahkan, ketika tersedia, harga tabung gas melon tersebut sudah meroket hingga mencapai Rp40 ribu per tabung jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Rusdi, seorang warga yang aktif menyuarakan keluhan masyarakat dalam program interaktif RRI Sintang, mengungkapkan bahwa kelangkaan ini sudah berlangsung hampir satu bulan terakhir dan sangat memberatkan kehidupan masyarakat kecil di kampungnya. “Sudah hampir sebulan gas langka di kampung kami. Kalaupun ada, harganya naik, bisa sampai Rp40 ribu,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kelangkaan LPG subsidi ini bukan hanya sekadar masalah ketersediaan, tapi juga berdampak besar pada kehidupan sehari-hari warga yang mulai beralih menggunakan kayu bakar atau bahan alternatif lain yang kurang efisien dan lebih merepotkan. Situasi ini mencerminkan persoalan serius yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah dan pihak terkait agar kebutuhan dasar energi tetap terpenuhi secara adil.

Faktor Penyebab dan Harapan Warga terhadap Pemerintah

Munculnya informasi di tengah masyarakat bahwa kelangkaan ini diduga dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia menambah kekhawatiran warga. Harga minyak yang meningkat berimbas pada distribusi dan pasokan LPG bersubsidi, khususnya ke wilayah-wilayah pedalaman seperti Belitang Hulu. Meski belum ada konfirmasi resmi, warga berharap pihak pemerintah daerah dan Pertamina dapat memberikan klarifikasi serta solusi cepat atas permasalahan ini.

Rusdi menegaskan, “Kami dengar dari teman, katanya ini karena harga minyak dunia naik. Tapi entah benar atau tidak, yang jelas kami yang susah.” Pernyataan ini menggambarkan ketidakpastian informasi yang beredar di masyarakat serta kebutuhan akan transparansi dari otoritas terkait.

Selain itu, warga juga menuntut pengawasan ketat terhadap jalur distribusi LPG dan tindakan tegas bagi oknum yang diduga melakukan penimbunan atau bermain harga di tingkat pengecer. “Kami harap pemerintah jangan diam saja. Tolong perhatikan rakyat kecil di kampung seperti kami ini,” tegas Rusdi.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Sekadau maupun Pertamina mengenai langkah penanganan kelangkaan LPG subsidi di wilayah tersebut. Hal ini semakin memperkuat kebutuhan mendesak agar masalah ini segera diatasi demi menghindari dampak sosial yang lebih luas.

Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Belitang Hulu menjadi gambaran nyata tantangan distribusi energi di wilayah pedalaman Indonesia. Dengan harga yang meroket jauh di atas HET, masyarakat kecil menjadi pihak paling terdampak. Keterbatasan pasokan dan kenaikan harga global minyak dunia menjadi faktor yang diduga memicu masalah ini, namun peran pengawasan distribusi lokal juga sangat krusial. Pemerintah dan Pertamina diharapkan segera mengambil langkah konkret agar pasokan LPG subsidi dapat kembali normal dan harga sesuai ketentuan, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan adil dan merata.