JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan lahan strategis yang ditujukan untuk menarik investor, baik dalam negeri maupun asing. Langkah ini merupakan bagian dari program besar pembangunan tiga juta unit rumah murah yang digagas selama periode pemerintahan saat ini.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Menteri Maruarar Sirait mengambil inisiatif untuk membuka akses investasi perumahan melalui optimalisasi aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu pendekatan strategisnya adalah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, seluas 3,5 hektare kepada investor asing.
"Lahan yang kita tawarkan harus menarik. Namanya investor mana mau rugi. Jadi kita harus berusaha menawarkan tanah-tanah yang bagus," kata Menteri PKP Maruarar Sirait.
Lahan Strategis untuk Proyek Rumah Murah
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebut bahwa lokasi di Lippo Karawaci dipilih karena memiliki ekosistem yang sudah berkembang, seperti universitas, sekolah, rumah sakit, dan akses jalan yang memadai. Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk membangun kawasan rumah murah yang terintegrasi dengan fasilitas umum.
"Contohnya di Lippo Karawaci, lahannya strategis, dekat lapangan golf, sudah ada universitas bagus, sekolah bagus, rumah sakit, jalannya besar. Ekosistemnya sudah jalan," ujar Ara.
Lahan eks BLBI tersebut ditawarkan kepada Ooredoo Group, perusahaan asal Qatar yang dinilai memiliki ketertarikan kuat untuk berinvestasi di sektor properti Indonesia. Ara mengatakan bahwa pihak Ooredoo direncanakan akan mengunjungi Indonesia dalam dua minggu ke depan guna menindaklanjuti rencana investasi pembangunan rumah murah di kawasan tersebut.
"Jadi kita sudah tawarkan itu ke Ooredoo, investor yang saya temui waktu mendampingi Presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu dua minggu ini mereka akan datang ke sini," ungkap Ara.
Upaya Tarik Investor Guna Percepat Program Rumah Murah
Tidak hanya di Lippo Karawaci, Kementerian PKP juga tengah aktif mengidentifikasi lahan strategis lain yang dapat digunakan untuk membangun rumah murah dengan menggandeng investor. Tujuannya adalah menghadirkan kawasan hunian terjangkau namun tetap berkualitas bagi masyarakat.
Ara mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menyusun skema insentif dan kemudahan lainnya agar investasi rumah murah menjadi menarik dan menguntungkan bagi semua pihak.
"Memang kita harus semakin menyiapkan lahan yang bagus dan skema yang menarik. Tentu harus sama-sama untung," ujarnya.
Upaya menarik minat investor luar negeri juga dilakukan secara intensif, termasuk melalui kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar yang turut didampingi oleh Menteri PKP. Dalam kunjungan itu, pemerintah mempresentasikan peluang investasi properti dan rumah murah di Indonesia sebagai bentuk pemanfaatan aset negara yang sudah terlalu lama terbengkalai.
"Kami telah melakukan pendekatan intensif, setidaknya 6 hingga 8 kali, untuk menarik minat investor asing. Ini adalah bentuk pemanfaatan aset negara yang sudah terlalu lama terbengkalai," kata Ara.
Akui Belum Ada Investasi Masuk, Pemerintah Tetap Optimistis
Meski langkah-langkah aktif telah dilakukan, Ara secara terbuka mengakui bahwa belum ada investor yang benar-benar merealisasikan komitmen investasinya untuk proyek pembangunan tiga juta rumah murah tersebut.
"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ujarnya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI.
Namun begitu, dirinya tetap optimistis bahwa program pembangunan rumah murah akan terwujud, dan menyatakan kesiapannya menerima risiko politik apabila program tersebut gagal.
"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya di-reshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tegasnya.
Dorong Pemanfaatan Aset BUMN untuk Rumah Murah
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Kementerian PKP juga membuka opsi pemanfaatan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program rumah murah. Ara menyebut bahwa banyak asosiasi pengembang yang berminat membangun hunian di atas lahan BUMN, dan pemerintah siap memfasilitasi sinergi antara kementerian dan pelaku industri.
"Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," kata Ara.
Langkah ini dinilai penting agar pembangunan rumah murah dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat, serta memaksimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum produktif.
Komitmen Pemerintah Hadirkan Rumah Murah Berkualitas
Melalui serangkaian inisiatif tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan rumah murah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan MBR. Kementerian PKP berharap kerja sama dengan investor, baik lokal maupun internasional, dapat mempercepat tercapainya target tiga juta rumah selama periode pemerintahan.
Penyediaan rumah murah yang ditopang dengan infrastruktur memadai di lokasi strategis menjadi kunci agar proyek ini tidak hanya bersifat kuantitas, tetapi juga berkualitas. Dengan pendekatan kolaboratif dan transparan, pemerintah berharap masyarakat dapat segera menikmati hasil nyata dari program ini.
