JAKARTA - Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, bersama ratusan kepala daerah lainnya, baru-baru ini mengikuti orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang, yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu narasumber utama. Dalam acara ini, para peserta memperoleh materi penting, di mana salah satunya adalah mengenai optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditekankan oleh Sri Mulyani.

Poin utama dari penyampaian Sri Mulyani terletak pada penekanan pengelolaan APBD yang harus dilakukan dengan transparansi dan efisiensi. Usulan ini bertujuan agar APBD dapat memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Efisiensi dan Transparansi dalam Fokus

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan relevansi materi dari Menteri Keuangan terkait tata kelola keuangan daerah. “Optimalisasi APBD bukan sekadar efisiensi, tetapi juga merupakan bagian dari refleksi dan introspeksi dalam mengelola anggaran daerah agar tepat sasaran,” ujarnya. Dengan penekanan ini, dia menegaskan bahwa belanja daerah harus berkualitas tinggi serta didasari perencanaan matang.

Menurut Sam’ani, pemerintah pusat menekankan bahwa anggaran tidak hanya harus diserap sepenuhnya, tetapi juga harus memastikan adanya dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Materi yang diberikan oleh Sri Mulyani dianggapnya sebagai bekal penting untuk menjalankan roda pemerintahan di Kudus. “Kami akan mengadopsi strategi yang telah disampaikan, terutama dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat,” tambahnya.

Penerapan Strategi Efisiensi yang Bijaksana

Dalam konteks efisiensi di Pemerintah Kabupaten Kudus, Sam’ani menitikberatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Dia menjelaskan bahwa efisiensi tidak sekadar mengurangi belanja, melainkan lebih kepada mengalokasikan anggaran dengan cermat agar bisa memberikan dampak maksimal untuk masyarakat.

"Optimalisasi anggaran memerlukan penetapan skala prioritas dalam belanja daerah. Anggaran harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, kegiatan yang tidak diperlukan dapat ditekan untuk menghemat pengeluaran,” jelasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan prinsip anggaran berbasis manfaat.

CSR sebagai Alternatif Pendanaan

Sam’ani juga menggarisbawahi pentingnya dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pendanaan. Menurutnya, CSR dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk program-program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak membebani APBD.

"CSR bisa menjadi salah satu solusi untuk pendanaan tambahan yang tidak membebani APBD, asalkan dikelola dengan transparan dan tepat sasaran," ujarnya. Dengan pemanfaatan dana CSR, Sam’ani berharap dapat mendukung tercapainya program-program pembangunan yang efektif di Kudus.

Sinergi antara Pusat dan Daerah

Selama dua hari mengikuti retreat, Sam’ani mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan banyak pengalaman berharga, terutama dalam memperkuat kebersamaan dan koordinasi antar kepala daerah. “Banyak pengalaman yang didapat, terutama dalam memperkuat kebersamaan dan koordinasi antar kepala daerah,” ungkapnya dalam sebuah pesan WhatsApp kepada Joglo Jateng, Selasa, 25 Februari 2025.

Menurut Sam’ani, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyinergikan visi serta misi Pemerintah Pusat dengan daerah. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. "Kita harus siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Dengan perencanaan yang baik, transparansi, dan kerja sama yang kuat, akan selalu ada solusi,” pungkasnya.

Dari kegiatan ini, diharapkan Bupati Kudus dan para pimpinan daerah lainnya mampu merealisasikan masukan-masukan berharga ini guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat, serta mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah dengan baik.