JAKARTA - Dalam upaya menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata, Komisi VII DPR RI saat ini tengah mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan. Salah satu poin penting yang diajukan adalah penetapan pajak bagi wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan fokus utama Komisi VII dalam mengoptimalkan potensi pariwisata Indonesia sebagai sumber pendapatan penting bagi negara.

Pengenaan Pajak Bagi Wisatawan Asing

Saleh menjelaskan bahwa ke depan, wisatawan asing yang datang ke destinasi populer seperti Bali tidak akan lagi bisa menikmati liburan secara "gratis". "Jadi, sehingga orang datang ke Bali nggak free-free gitu saja, tapi dia tetap bayar pajak. Berapa jumlahnya dan sebagainya, nanti akan diperhitungkan," jelas Saleh.

Pengenaan pajak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kas negara. Menurut Saleh, saat ini banyak wisatawan asing yang bisa dengan mudah mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia tanpa dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. "Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya pendapatan dari negara dari wisata meningkat," ujar Saleh lebih lanjut.

Mengembangkan Desa Wisata untuk Perekonomian Lokal

Tidak hanya soal pajak bagi turis asing, Saleh juga menyoroti perkembangan pariwisata di daerah pedesaan atau desa wisata. Dengan menciptakan dan mengembangkan desa wisata, masyarakat sekitar dapat merasakan langsung manfaat ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan lokal. "Masyarakat pun akan lebih tersadarkan terkait potensi ekonomi dari sektor pariwisata," tuturnya.

Saleh juga menegaskan pentingnya mengejar ketertinggalan sektor pariwisata Indonesia di kancah ASEAN. "Kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara, seperti Thailand. Jadi kita harus kejar itu," tambahnya. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi wisata yang kaya dan beragam, namun belum dioptimalkan dengan baik dalam hal daya saing regional.

Pariwisata Sebagai Sarana Diplomasi Budaya

Selain menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata, DPR RI juga berharap pariwisata Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi budaya. "Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk diplomasi," ujar Saleh.

Namun, ia menyadari bahwa mewujudkan ide ini bukanlah hal yang mudah. Salah satu hambatannya adalah keterlibatan Kementerian Luar Negeri yang menjadi pemegang otoritas utama dalam pelaksanaan diplomasi negara. "Nah sekarang kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat untuk melakukan tugas yang tadi," imbuhnya.

RUU tentang Kepariwisataan ini diharapkan bisa diselesaikan dan diterapkan dalam waktu dekat, meskipun tantangan tidak dapat dihindarkan. Penetapan kebijakan pajak bagi wisatawan asing perlu melalui pertimbangan matang agar tidak mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat, langkah ini diyakini dapat meningkatkan penghasilan negara sekaligus memastikan bahwa pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan rencana ini. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, penguatan pariwisata domestik dianggap menjadi langkah strategis yang menjanjikan. Di sisi lain, peningkatan promosi dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan juga menjadi harapan banyak pihak agar Indonesia dapat bersaing di kancah global.

Melalui RUU Kepariwisataan, Indonesia tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan daya tarik wisatanya di mata dunia. Dengan demikian, masa depan pariwisata Indonesia akan semakin cerah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.