JAKARTA - Indonesia akan segera mengadopsi sistem pembayaran digital terbaru yang diberi nama Payment ID mulai 17 Agustus 2025. Inisiatif dari Bank Indonesia ini menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan masyarakat secara lebih terintegrasi dan transparan.
Payment ID: Fondasi Sistem Pembayaran Digital yang Transparan
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, menyatakan bahwa Payment ID akan menjadi fondasi penting bagi sistem pembayaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas tantangan data transaksi keuangan yang selama ini tersebar di berbagai platform dan lembaga keuangan.
Dengan menggabungkan data transaksi yang selama ini terfragmentasi, Payment ID bertujuan memperkuat sistem keuangan Indonesia agar lebih efektif dan aman. Salah satu manfaat utama yang diharapkan adalah kemampuan mendeteksi transaksi ilegal digital seperti perjudian online, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, sehingga dapat diminimalkan.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), menegaskan bahwa sistem ini menjamin keamanan transaksi karena akses hanya diberikan kepada pihak otoritas yang berwenang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga privasi sekaligus memastikan transaksi masyarakat tetap terlindungi.
Payment ID untuk Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran
Salah satu aplikasi awal Payment ID adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyambut baik penggunaan sistem ini dalam uji coba penyaluran bansos yang dijadwalkan mulai 17 Agustus 2025. Menurutnya, digitalisasi penyaluran bansos adalah langkah strategis untuk menjamin bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Ya kami ikut dengan DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Tim kami ada di sana, kami setuju,” kata Saifullah saat meninjau salah satu sekolah di Jakarta Selatan pada 9 Agustus 2025. Ia berharap dengan data yang semakin akurat dan sistem yang terintegrasi, penerima bansos tidak akan tumpang tindih atau disalahgunakan oleh pihak lain.
Selain itu, Payment ID akan menggunakan kode identifikasi unik yang bersifat rahasia sebagai pelengkap NIK. Kode ini membantu menciptakan efisiensi dalam proses pembayaran dan distribusi dana. Dengan sistem tersebut, hak bantuan sosial milik masyarakat yang berhak dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan.
Bank Indonesia sendiri tengah melakukan uji coba terbatas pada skema ini. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, menyatakan bahwa uji coba difokuskan pada satu use case, yakni untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos nontunai sebagai bagian dari program pelindungan sosial pemerintah.
Dengan hadirnya Payment ID, diharapkan sistem pembayaran digital di Indonesia semakin terpercaya dan efisien, mendukung inklusi keuangan yang lebih luas sekaligus menjaga keamanan dan transparansi transaksi masyarakat.
