JAKARTA - Program perumahan subsidi dari pemerintah mencatat pencapaian tinggi di tahun 2025. Hingga awal Agustus, lebih dari 190 ribu unit KPR subsidi telah terealisasi, mendekatkan realisasi target nasional yang ditetapkan sebesar 350 ribu unit.
Langkah nyata terus dilakukan pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa per 1 Agustus 2025, total realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi telah mencapai 190.335 unit.
Capaian ini merupakan gabungan dari rumah subsidi yang sudah tersalurkan dan yang masih dalam proses pembangunan maupun pengikatan akad. “Realisasi KPR dari 1 Januari sampai 5 Agustus 2025 ini terdiri dari 40.967 unit dalam proses pembangunan hingga akad, serta 149.368 unit yang sudah tersalurkan. Jadi totalnya mencapai 190.335 unit,” ujar Maruarar.
Kuota FLPP Ditingkatkan, Target Diperluas
Untuk menjawab kebutuhan rumah subsidi yang tinggi, pemerintah memutuskan untuk menaikkan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jika sebelumnya berkisar di angka 220 ribu unit, kini kuota tersebut dinaikkan secara signifikan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun 2025.
“Rumah subsidi ini meningkat dari rata-rata, biasanya setiap tahun 200 ribu. Tahun ini pertama kali sepanjang sejarah menjadi 350 ribu. Saya rasa target untuk bisa mencapai 350 ribu mudah-mudahan bisa kita capai, Ibu,” ucap Maruarar optimistis.
Peningkatan kuota tersebut merupakan langkah strategis untuk mengejar kebutuhan akan hunian terjangkau di seluruh penjuru negeri. Dengan jumlah itu, peluang masyarakat memiliki rumah subsidi menjadi lebih besar.
Dorongan Baru Lewat Skema KUR Perumahan
Tak hanya mengandalkan FLPP, pemerintah juga berinovasi melalui skema pembiayaan baru: KUR Perumahan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya yang ingin memanfaatkan rumah tidak hanya untuk hunian tetapi juga sebagai sarana usaha, seperti homestay atau tempat inap berbasis rumah tinggal.
“Kami sudah rapat dengan BTN, dengan para developer, juga dengan BRI terkait KUR Perumahan. Jadi kami siap secara sistem dan lapangan,” jelas Maruarar.
KUR Perumahan ini ditujukan untuk menyasar kebutuhan yang lebih beragam, khususnya di daerah yang potensial secara ekonomi, seperti kawasan wisata, di mana rumah dapat dimanfaatkan untuk usaha.
Proyeksi Positif di Tengah Tantangan
Pencapaian 190 ribu unit hingga awal Agustus dinilai sebagai sinyal positif bahwa program subsidi perumahan berjalan di jalur yang tepat. Meski target 350 ribu unit merupakan angka yang cukup tinggi, pemerintah tetap menunjukkan komitmen dan kesiapan dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.
Tak hanya kuantitas, kualitas hunian juga menjadi perhatian pemerintah. Rumah subsidi diharapkan tetap layak huni dan mendukung kehidupan sehat masyarakat. Dalam prosesnya, koordinasi dengan berbagai pihak terus dioptimalkan agar semua elemen pendukung program berjalan selaras.
Peran Penting Lembaga Keuangan dan Pengembang
Keberhasilan realisasi program ini tak lepas dari dukungan sektor perbankan. Bank seperti BTN dan BRI berperan penting sebagai penyalur KPR subsidi. Kementerian PKP juga secara aktif menggandeng para pengembang agar pembangunan unit sesuai dengan standar yang ditentukan, meskipun berada dalam skema subsidi.
Maruarar menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kami siap secara sistem dan lapangan,” ujarnya, menekankan kesiapan kementerian dan mitra di sektor perbankan maupun pengembang.
Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan kuota FLPP dan peluncuran KUR Perumahan, program perumahan subsidi tahun 2025 menjadi salah satu agenda besar nasional yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Jika seluruh target bisa terealisasi sesuai rencana, bukan hanya angka yang dicapai, tapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia untuk memiliki rumah sendiri akan semakin nyata.
