JAKARTA - Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah layanan keuangan di Indonesia secara drastis, terutama dalam hal akses pinjaman. Pinjaman online kini menjadi solusi cepat dan praktis bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus melalui proses panjang dan birokrasi yang kompleks seperti di lembaga keuangan konvensional. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa per Juli 2025, nilai pinjaman online mencapai Rp82,59 triliun, menandakan pertumbuhan pesat yang tak terbendung dalam sektor pembiayaan digital.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, menyatakan bahwa lonjakan ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat menuju layanan berbasis teknologi yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. “Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif dalam perkembangan pembiayaan digital di Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDKB.
Pengajuan pinjaman yang dilakukan secara daring, hanya dengan mengunggah dokumen persyaratan, menjadi daya tarik utama di tengah gaya hidup serba cepat. Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga membawa sejumlah tantangan pengawasan agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.
Risiko dan Pengawasan di Balik Pertumbuhan Pesat
Meskipun nilai pembiayaan pinjaman online terus meningkat, OJK tetap mencermati risiko yang melekat dalam industri ini. Salah satu indikator utama yang dipantau adalah rasio kredit bermasalah (non-performing financing/NPF). Data per Mei 2025 menunjukkan bahwa NPF gross sektor pembiayaan berada di angka 2,57 persen, sedangkan NPF net tercatat 0,88 persen, yang masih dianggap dalam batas aman.
Selain itu, struktur modal perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi sehat. Gearing ratio berada di angka 2,20 kali, jauh di bawah batas maksimal 10 kali, menandakan pengelolaan modal yang prudent dan minim risiko leverage berlebihan.
Salah satu tren menarik yang ikut mendorong pertumbuhan adalah skema pembiayaan buy now pay later (BNPL). Layanan ini mengalami lonjakan sebesar 54,26 persen secara tahunan, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp8,58 triliun per Mei 2025. Namun, NPF gross di sektor BNPL tercatat sebesar 3,74 persen, lebih tinggi dari rata-rata sektor pembiayaan lain, menandakan risiko gagal bayar yang perlu menjadi perhatian serius.
“Kami mencatat NPF gross pada sektor BNPL sebesar 3,74 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pembiayaan lainnya,” tegas Agusman.
Fenomena ini menjadi peringatan bagi pelaku industri untuk memperkuat mitigasi risiko melalui seleksi kredit yang ketat, pemantauan debitur yang lebih intensif, serta edukasi keuangan kepada konsumen agar mampu menggunakan fasilitas pembiayaan secara bijak.
Selain itu, OJK juga menyoroti bahwa sejumlah perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang diwajibkan. Padahal, ekuitas yang kuat merupakan benteng utama dalam menghadapi risiko di masa depan.
“Meski pembiayaan tumbuh, OJK menyoroti masih adanya pelaku industri yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum,” tambah Agusman.
Peran Regulasi dan Kesadaran Konsumen untuk Keberlanjutan
Pertumbuhan industri pinjaman online yang cepat harus diimbangi dengan penguatan regulasi dan tata kelola perusahaan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Keseimbangan antara ekspansi dan pengawasan menjadi kunci agar sektor ini tidak menimbulkan gejolak yang dapat merugikan konsumen maupun stabilitas sistem keuangan.
OJK juga mengimbau masyarakat agar cermat dan bijak dalam memilih layanan pinjaman online. Penting untuk menggunakan platform yang terdaftar dan diawasi OJK, memahami bunga dan biaya yang dikenakan, serta memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pinjaman. Pinjaman online ilegal yang masih marak berpotensi menyebabkan kerugian besar, mulai dari bunga tinggi hingga praktik penagihan yang tidak etis.
Dengan ekosistem digital yang terus berkembang, pinjaman online menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, agar pertumbuhan ini berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, dan konsumen dalam menjaga tata kelola yang sehat serta meningkatkan literasi keuangan.
Ke depan, sektor pinjaman digital di Indonesia diprediksi akan terus berkembang pesat. Tantangan pengelolaan risiko yang semakin kompleks harus dijawab dengan inovasi pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat agar industri ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional secara menyeluruh.
