JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah strategis dengan menyiapkan 22 titik piloting Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai proyek percontohan nasional. Program ini bertujuan menguji skema pendanaan perbankan dan mengembangkan model bisnis koperasi yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis BUMN.
Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa sejumlah BUMN besar akan terlibat dalam pelaksanaan program percontohan ini. Di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga.
“Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil, dengan begitu tingkat kegagalan Kopdes/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar Wamen Kartika.
Model Bisnis dan Standarisasi Koperasi
Sebagai bagian dari program, Kementerian BUMN juga akan menyediakan beberapa mock up Kopdes Merah Putih yang siap dijadikan percontohan. Mock up ini dirancang dengan standar tampilan dan ekosistem bisnis koperasi yang telah terbentuk secara matang, sehingga dapat menjadi referensi terbaik bagi seluruh koperasi di tingkat nasional.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menambahkan, pihaknya telah menetapkan sebanyak 80 mock up Kopdes Merah Putih yang akan berfungsi sebagai percontohan menyeluruh. Model percontohan ini meliputi aspek fisik bangunan koperasi, ekosistem operasional, hingga skema bisnis yang akan dijalankan secara terintegrasi.
“Mock up yang sudah kita identifikasi di beberapa titik akan kita seleksi lagi mana-mana yang kita setujui dan akan kita lakukan dengan pendekatan seideal mungkin,” jelas Ferry Juliantono.
Lebih lanjut, Ferry menegaskan peran sentral dari satgas wilayah dalam menentukan mock up koperasi yang tepat. Satgas ini juga bertugas untuk memverifikasi dan mengoptimalkan aset yang akan digunakan dalam operasional koperasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Target Pembentukan dan Anggaran
Pemerintah menargetkan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih secara nasional pada 12 Juli 2025. Program ambisius ini bertujuan untuk membentuk sebanyak 80 ribu koperasi yang akan beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp400 triliun. Setiap unit koperasi akan memperoleh plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar sebagai modal dasar pengembangan usaha koperasi.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kami harapkan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, dengan dukungan penuh dari BUMN,” kata Wamen Kartika.
Sinergi BUMN dan Koperasi Desa
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan menggandeng BUMN sebagai mitra strategis, diharapkan koperasi dapat memiliki akses pendanaan yang lebih mudah dan model bisnis yang modern serta berkelanjutan.
PT Bank Rakyat Indonesia, salah satu BUMN yang terlibat, telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter koperasi desa. Sementara itu, Perum Bulog akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok yang terjangkau melalui koperasi ini.
PT Pos Indonesia juga berperan dalam distribusi produk dan layanan, serta PT Pertamina Patra Niaga menyediakan bahan bakar untuk kebutuhan operasional koperasi dan usaha masyarakat setempat.
Dorong Kemandirian Ekonomi Lokal
Kementerian BUMN berharap program ini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi yang sehat dan profesional. Model bisnis terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil di tingkat akar rumput.
Ferry Juliantono menambahkan, “Dengan dukungan ekosistem bisnis BUMN dan pembiayaan yang memadai, koperasi desa bisa berkembang menjadi pusat ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.”
Peluncuran 22 titik pilot Koperasi Desa Merah Putih oleh Kementerian BUMN merupakan langkah strategis untuk menguji dan mengembangkan koperasi yang terintegrasi dengan BUMN dan didukung sistem pendanaan yang efektif. Dengan target pembentukan 80 ribu koperasi secara nasional dan anggaran hingga Rp400 triliun, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menguatkan ekonomi desa sebagai pilar pembangunan nasional.
