JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara transparan, profesional, dan berintegritas tinggi. Penegasan ini disampaikan dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center, pada 28 April 2025, dan dihadiri oleh sekitar 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa BPI Danantara adalah aset strategis bangsa yang memiliki peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang ketat dan akuntabel.
“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran BUMN meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien dan menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi, lanjutnya, harus menyeluruh, termasuk pada aspek integritas dan kapabilitas.
“Pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi,” tegasnya.
BPI Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, merupakan inisiatif pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan investasi jangka panjang strategis untuk pembangunan nasional. Lembaga ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam industrialisasi dan hilirisasi, serta menciptakan nilai tambah tinggi bagi perekonomian Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyambut baik arah kebijakan ini. Ia berharap pengelolaan Danantara menjadi momentum perubahan dalam manajemen kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan Danantara harus menjadi titik balik dalam cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Kawendra.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang membentuk dewan di BPI Danantara dan akan segera menyampaikan secara terbuka struktur dan tugas dewan tersebut kepada publik dalam waktu dekat.
“Nah ini yang memang tadi, kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami, dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya, job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” ujar Erick.
Langkah pembentukan dewan pengawas dan manajemen Danantara diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjamin bahwa pengelolaan investasi nasional berjalan sesuai prinsip good governance. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada integritas dan kualitas SDM yang mengelolanya.
Dengan dukungan lintas sektor, mulai dari legislatif hingga eksekutif, BPI Danantara diharapkan menjadi pilar baru pembangunan nasional yang mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
