JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mencabut penugasan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dari proyek pipa gas West Natuna Transportation System menuju Pulau Pemping, Kepulauan Riau. Keputusan ini diambil mengingat lambatnya progres pembangunan sejak proyek tersebut diberikan penugasan pada 2016.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa penugasan ini seharusnya sudah mengalami perkembangan signifikan. "Proyek ini sudah diberikan sejak 2016, dan hingga kini belum menunjukkan progres yang kita harapkan," ungkap Dadan ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM.
Menurut Dadan, keputusan untuk mencabut penugasan PGN telah melalui diskusi matang dalam berbagai rapat internal kementerian. "Keputusan ini sudah kami bahas dalam sejumlah rapat, dan telah kami komunikasikan secara langsung kepada PGN," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa mereka sedang menyusun strategi untuk segera menunjuk pihak pengganti agar proyek ini bisa berjalan lebih cepat. "Sekarang sedang dalam tahap penyelesaian, kita berusaha untuk mempercepat prosesnya," tambah Dadan.
Proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) awalnya dipercayakan kepada PGN berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 6105K/12/MEM/2016. Namun, dengan dicabutnya penugasan tersebut, hal tersebut kini dinyatakan tidak berlaku seiring diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No. 20K/MG.01/MEM.M/2025.
Dalam keputusan terbaru, tertulis bahwa evaluasi telah dilakukan terhadap pelaksanaan tugas PGN, dan ditemukan bahwa PGN belum memulai pembangunan fisik infrastruktur pipa dari WNTS menuju Pulau Pemping. "Setelah evaluasi, penugasan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari West Natuna ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau, perlu dicabut," bunyi pernyataan resmi keputusan tersebut.
Keputusan ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proyek infrastruktur energi di Indonesia. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai pihak yang akan menggantikan PGN, Kementerian ESDM berkomitmen untuk menugaskan perusahaan yang memiliki kemampuan menyelesaikan proyek tersebut dengan lebih efisien.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi di wilayah Kepulauan Riau, tetapi juga untuk mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi Indonesia secara keseluruhan. Proyek pipa gas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas distribusi dan memaksimalkan potensi energi yang ada di wilayah West Natuna.
Di tengah pembatalan penugasan ini, sektor energi Indonesia dihadapkan pada tantangan efisiensi dan percepatan proyek infrastruktur penting. "Kami berupaya untuk memastikan proyek-proyek strategis ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan," tegas Dadan. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi yang ada di Indonesia.
Keputusan untuk mencabut penugasan PGN ini turut mendapat perhatian dari berbagai pihak, mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur gas bumi bagi pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Dalam beberapa waktu ke depan, Kementerian ESDM diharapkan dapat mengumumkan pengganti yang siap menggarap proyek strategis ini demi keberlanjutan dan keamanan energi nasional.
Untuk industri energi, perubahan ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proyek pembangunan infrastruktur strategis. Keberhasilan proyek seperti pipa gas West Natuna transportation system tidak hanya bergantung pada alokasi dana dan teknologi, tetapi juga pada kemitraan yang efektif antara pemerintah dan pihak swasta.
Dalam konteks ini, Kementerian ESDM memiliki tugas berat untuk tidak hanya memilih pengganti yang tepat untuk proyek ini, tetapi juga memastikan bahwa semua proyek infrastruktur energi ke depan berjalan tepat waktu dan sesuai rencana. Dengan begini, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai negara dengan infrastuktur energi yang tangguh dan efisien di kancah internasional.