JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada hari Selasa, 4 Februari 2025. Langkah legislatif ini menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, khususnya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Salah satu bank milik negara, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), mengutarakan optimisme dan dukungannya terhadap kebijakan ini.
Pembentukan BPI Danantara bukan sekadar penambahan institusi baru, namun sebuah strategi terencana untuk mengintegrasikan kekuatan finansial serta meningkatkan daya saing nasional dan internasional. Dalam konteks ini, BNI menegaskan komitmennya melalui pernyataan Sekretaris Perusahaan, Okki Rushartomo. "Kami percaya bahwa dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, BUMN dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam pembangunan ekonomi nasional," ungkap Okki.
BPI Danantara sendiri nantinya akan mengelola tujuh perusahaan BUMN strategis, yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), serta sektor industri dan energi nasional yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan Mind ID. Integrasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melahirkan sinergi di antara BUMN, terutama dalam hal inovasi, efisiensi, dan ekspansi pasar.
Dalam pernyataannya, Okki juga menyampaikan bahwa BNI bersiap untuk mengikuti perubahan ini dan melihat inisiatif pembentukan Danantara sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia. "Sebagai salah satu anggota Himbara, BNI berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan dan perekonomian Indonesia," tambahnya.
Meski pengesahan RUU ini telah dilaksanakan, peluncuran resmi BPI Danantara sempat direncanakan pada 7 November 2024. Namun, rencana itu sebelumnya tertunda akibat proses pengesahan RUU yang masih berlangsung saat itu. Kini, percepatan peluncuran Danantara mendapat perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, yang menilai bahwa superholding ini akan menjadi alat penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekonomi BUMN.
Lebih lanjut, pengamat ekonomi menilai bahwa pembentukan Danantara tidak hanya akan memperkuat posisi BUMN secara domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global. Banyak yang berharap bahwa pengelolaan yang terstruktur dan terfokus ini dapat membuka peluang investasi baru, membawa inovasi dalam teknologi dan pelayanan, serta meningkatkan kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Melalui pembentukan superholding ini, BUMN diharapkan tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi nasional tetapi juga merepresentasikan kekuatan ekonomi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Sebagai salah satu elemen penting dalam BPI Danantara, sektor perbankan akan memainkan peran kunci dalam merealisasikan tujuan besar ini, termasuk melalui inovasi produk dan jasa, peningkatan standar layanan, dan memperluas jangkauan finansial kepada masyarakat luas.
Tidak hanya itu, kehadiran BPI Danantara juga diproyeksikan dapat meningkatkan daya tawar BUMN dalam mendapatkan modal dan investasi dari pasar global, mengingat struktur holding yang lebih kompetitif dan transparan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Seiring dengan penguatan landasan hukum melalui RUU BUMN ini, para pemangku kepentingan diharapkan terus mendukung dan mengawal implementasi dari kebijakan baru ini agar dapat segera memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari seluruh elemen, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan di kancah global.