JAKARTA - Pendekatan pendanaan hijau kini menjadi sorotan utama sebagai strategi untuk menekan emisi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS‑PE) menegaskan pentingnya instrumen ini agar dampak perlindungan lingkungan dapat lebih terasa, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang digelar di Jakarta pada 5–6 Agustus 2025. Acara ini menampilkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, untuk memperkuat pendanaan ekologis sebagai bagian dari strategi nasional penurunan emisi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono menyampaikan bahwa kesenjangan pendanaan untuk program lingkungan masih menjadi tantangan besar. Apalagi, arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan pencapaian net zero emission dari 2060 menjadi 2050.
“Ada arahan untuk mempercepat net zero emission, yang tadinya 2060 menjadi 2050. Ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit,” ujar Diaz saat membuka konferensi.
Inovasi Skema Pendanaan Ekologis dan Tantangannya
Pendanaan berbasis ekologi telah dikembangkan melalui berbagai skema seperti Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE). Skema ini memberikan insentif kepada daerah yang berkomitmen melestarikan lingkungan hidup.
Diaz menegaskan bahwa pengembangan instrumen pendanaan hijau harus memastikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat, terutama komunitas rentan dan penjaga ekosistem.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut konferensi ini penting untuk mendorong generasi baru kepala daerah yang mayoritas milenial agar lebih proaktif dalam isu keberlanjutan.
“Ini peluang strategis untuk mainstreaming isu lingkungan, karena generasi milenial memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan bumi,” kata Bima.
Tahun 2025, ecological fiscal transfer (EFT) telah diadopsi oleh 48 pemerintah daerah dengan kontribusi Rp529 miliar. Meski demikian, jumlah ini baru mencakup 8,9% dari seluruh daerah di Indonesia. Contoh suksesnya terlihat di Kabupaten Siak, Riau, yang menyalurkan dana ekologis bagi masyarakat sekitar perkebunan, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang mengalokasikan dana bagi komunitas penjaga hutan.
Menurut Indonesia Development Insight, potensi pendanaan ekologis bisa mencapai Rp10,2 triliun per tahun bila dialokasikan 0,25% dari total belanja pusat dan daerah. Karena itu, KMS‑PE mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait kewajiban penerapan EFT sebagai bagian dari strategi pendanaan NDC Indonesia.
Apresiasi Daerah dan Inisiatif Nasional Baru
Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI juga menjadi ajang penghargaan EFT Award 2025 bagi daerah dengan komitmen tinggi pada pendanaan ekologis:
Inovasi Utama: Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), Kabupaten Siak (Riau), dan Kota Sabang (NAD).
Penghargaan Khusus: Provinsi Kalimantan Utara (Integrasi EFT terbaik), Kabupaten Jayapura (Pelopor EFT), Kabupaten Bengkalis (Alokasi terbesar), dan Kabupaten Maros (Integrasi aspek Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial/GEDSI).
Selain itu, dua inisiatif nasional diluncurkan, yaitu Green Leaders Forum (GLF)—forum tahunan kepala daerah yang berkomitmen pada ekologi serta Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang menghimpun anggota DPRD lintas partai untuk memperkuat peran legislatif dalam pendanaan hijau.
Dengan sinergi berbagai pihak, pendanaan ekologis diharapkan menjadi instrumen transformatif yang bukan hanya menekan emisi global, tetapi juga membangun kesejahteraan masyarakat di sekitar ekosistem yang dijaga.