JAKARTA - Pengelolaan sistem transaksi pembayaran nasional akan memasuki babak baru. Bank Indonesia merancang sistem identitas pembayaran nasional bernama Payment ID yang dijadwalkan memasuki tahap awal implementasi mulai tahun 2026. Sistem ini bertujuan mengintegrasikan data transaksi setiap individu atau entitas secara menyeluruh dalam satu ekosistem pembayaran nasional.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa pengembangan akan dimulai dengan fase eksperimentasi. Fase ini dilakukan untuk menguji model bisnis, struktur pembentukan Payment ID, serta mekanisme penggunaannya dalam skenario dunia nyata.
“Payment ID sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur data SP akan dimplementasikan secara bertahap mulai 2026,” ujar Dicky.
Eksperimen Dimulai dari Program Sosial
Pada tahap awal, sistem ini akan diuji dalam program bantuan sosial. Eksperimentasi dilakukan secara terbatas, khususnya dalam mendukung digitalisasi penyaluran bantuan oleh pemerintah. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat mengidentifikasi efisiensi dan keandalan dalam penyaluran langsung kepada penerima manfaat, berbasis identitas digital.
BI mengembangkan Payment ID sebagai identitas unik yang akan merepresentasikan individu atau entitas dalam sistem pembayaran. Formatnya terdiri dari 9 digit alfanumerik yang dibentuk menggunakan NIK atau NPWP dan dienkripsi dengan teknologi terkini.
Integrasi Transaksi ke Dalam Satu Identitas
Melalui Payment ID, seluruh aktivitas pembayaran seperti rekening bank, dompet digital, pinjaman online (pinjol), dan produk keuangan lainnya akan dapat ditautkan dalam satu identitas digital yang aman. Integrasi ini akan memungkinkan otoritas moneter mengetahui data menyeluruh tentang pengeluaran, pinjaman, pendapatan, hingga potensi risiko finansial setiap individu.
BI menjamin bahwa pemanfaatan data akan tetap mengikuti prinsip keamanan informasi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data Payment History, misalnya, hanya akan digunakan setelah mendapat persetujuan dari pemilik data.
Manfaat Payment ID bagi Ekosistem Keuangan
Sistem Payment ID bukan sekadar alat pemantau. Dicky Kartikoyono menegaskan bahwa manfaat dari sistem ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, bank sentral, industri jasa keuangan, hingga masyarakat.
Pertama, pemerintah dapat mengoptimalkan transformasi digital dan meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Kedua, bagi Bank Indonesia, sistem ini memperkuat pengawasan terhadap stabilitas sistem pembayaran dan nilai tukar rupiah. Ketiga, untuk industri jasa keuangan, Payment ID menciptakan sistem berbasis kepercayaan yang lebih akurat dalam menilai profil risiko nasabah.
Terakhir, masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan penilaian kualitas kredit yang lebih adil. Melalui payment history yang transparan, individu akan mendapatkan peluang lebih besar untuk mengakses layanan keuangan formal.
Transparansi Data, Akses Kredit, dan Penguatan Keuangan Nasional
Dalam penjelasan lebih lanjut, sistem ini memungkinkan otoritas untuk membaca seluruh portofolio transaksi individu. Misalnya, BI bisa mendeteksi apakah seseorang memiliki lebih dari satu rekening bank, akun dompet digital, pinjaman dari multifinance, atau bahkan pinjaman dari platform pinjol.
Dengan informasi ini, BI bisa melihat rasio utang terhadap pendapatan dan menilai sejauh mana kondisi keuangan seseorang masih berada dalam batas wajar. Selain itu, sistem juga bisa membantu mengidentifikasi aktivitas berisiko, seperti penggunaan pinjaman ilegal.
Dudi Dermawan dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran juga menekankan bahwa sistem Payment ID akan membuat aktivitas transaksi lebih transparan. Data yang terintegrasi ini akan berperan penting dalam membangun sistem keuangan yang adil, sehat, dan dapat dipercaya.
Menuju Sistem Pembayaran Berbasis Identitas Nasional
Langkah besar ini sejalan dengan visi jangka panjang Bank Indonesia dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang solid dan terintegrasi. Dengan Payment ID, Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis identitas nasional untuk memperkuat kendali terhadap peredaran uang, sirkulasi transaksi digital, hingga pembentukan kebijakan makroekonomi yang lebih presisi.
Meski akan dilakukan secara bertahap, pondasi awal melalui tahap eksperimen dan integrasi sistem berbasis data telah menjadi tonggak penting menuju transformasi ekosistem keuangan Indonesia. Payment ID diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap transaksi dapat tercatat, terkontrol, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.