JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sudah mengambil langkah strategis dengan menurunkan suku bunga acuannya, diharapkan bisa memacu aktivitas ekonomi dan mendorong kredit perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan di Indonesia. Namun, kenyataannya justru menunjukkan tren yang berlawanan. Data terbaru pada Juni 2025 mengindikasikan pertumbuhan kredit perbankan hanya sebesar 7,77% secara tahunan, angka ini merupakan yang terendah sejak Maret 2022. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bahwa perekonomian domestik sedang menghadapi tekanan cukup berat.
Penurunan pertumbuhan kredit ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor utama yang berperan besar dalam membentuk situasi saat ini. Salah satunya adalah keterbatasan permintaan kredit dari masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengajukan pinjaman. Sebagian besar memilih untuk menahan diri daripada mengambil risiko dengan membebani keuangan mereka dengan cicilan kredit.
Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuannya, hal tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penurunan suku bunga kredit di tingkat bank yang signifikan. Bunga kredit yang masih tergolong tinggi membuat calon debitur enggan mengajukan pinjaman. Ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk menyesuaikan harga kredit yang lebih kompetitif, agar lebih menarik bagi masyarakat.
Selain itu, perbankan juga mengalami kendala dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat. Dana yang dihimpun bank inilah yang menjadi modal utama bagi mereka dalam menyalurkan kredit. Keterbatasan dana ini membuat kemampuan bank untuk menyalurkan kredit menjadi terbatas dan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan kredit secara keseluruhan.
Dampak dan Solusi untuk Mengatasi Kredit yang Lesu
Melambatnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan dampak yang cukup luas, terutama pada sektor ekonomi yang bergantung pada pembiayaan bank. Kredit perbankan selama ini menjadi motor utama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika penyaluran kredit terhambat, otomatis aktivitas ekonomi juga melambat. Hal ini berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Selain itu, perlambatan ini juga berdampak pada peningkatan risiko kredit macet. Dengan permintaan kredit yang menurun, bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman. Kewaspadaan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi risiko gagal bayar, namun di sisi lain membatasi akses pembiayaan bagi banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM sendiri sangat membutuhkan pembiayaan untuk operasional dan ekspansi usaha. Ketika akses kredit sulit didapat, usaha mereka berpotensi stagnan atau bahkan menurun.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh. Pertama, peningkatan literasi keuangan sangat penting. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik terkait produk dan layanan perbankan agar bisa memanfaatkan fasilitas kredit dengan bijak. Literasi keuangan yang baik akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan kredit secara efektif dan bertanggung jawab.
Kedua, inovasi produk kredit oleh perbankan harus lebih ditingkatkan. Bank perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM yang seringkali memiliki karakteristik dan kebutuhan pembiayaan berbeda. Produk kredit yang fleksibel dan mudah diakses akan meningkatkan minat pengajuan kredit.
Terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan kredit dan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif dan insentif bagi perbankan maupun pelaku usaha. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam inovasi dan penyaluran pembiayaan yang lebih efektif.