JAKARTA - Pemerintah membuka peluang baru dalam pengelolaan aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan kesempatan kepada Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengambil peran dalam mengelola aset Barang Milik Negara (BMN) yang dalam kondisi menganggur atau idle. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Fokus pada Aset yang Tidak Terpakai
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, menegaskan bahwa Danantara hanya akan mengelola aset yang memang tidak digunakan oleh kementerian atau lembaga lain. “Ya kan yang ada yang masih dipakai kementerian, jadi ada saja yang di kemudian hari ada aset BMN yang idle yang menurut saya bisa dikelola Danantara,” ujar Rionald usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR.
Langkah ini dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengelolaan aset negara oleh Danantara tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Pelibatan Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan aset-aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian nasional.
Penguatan Kebijakan dari DPR dan Kemenkeu
Kesempatan ini muncul setelah rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa DJKN dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) perlu memperkuat kebijakan dalam mengalihkan BMN menjadi aset yang dikelola oleh Danantara. Hal ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
“Mereka harus memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut: pertama, pengelolaan aset negara diarahkan untuk memberi nilai tambah terhadap perekonomian nasional dan ditunjukkan dengan indikator capaian yang terukur; kedua, pengalihan BMN menjadi aset Danantara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Mukhamad Misbakhun.
Dengan dorongan ini, diharapkan pengelolaan aset negara menjadi lebih efektif, tidak hanya berhenti sebagai barang yang menganggur, tetapi dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi. Inisiatif ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan optimalisasi pengelolaan BMN yang selama ini menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara.