JAKARTA - Pada Senin, 14 Juli 2025, sembilan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah resmi mulai beroperasi. Inisiatif ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya dan kesempatan belajar. Sekolah-sekolah ini terdiri dari enam Sekolah Rakyat Menengah Atas (SMA) dan tiga Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMP), yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk komitmen negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. “Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Sekolah Rakyat 17 Surakarta.
Sistem Boarding School yang Mendukung Pembelajaran Optimal
Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school atau berasrama, yang berarti para siswa tinggal di asrama sepanjang masa pendidikan mereka. Model ini dirancang agar para siswa dapat fokus belajar tanpa harus khawatir tentang kondisi ekonomi keluarga yang membatasi akses mereka. Namun, hubungan keluarga tetap terjaga karena siswa diperbolehkan bertemu dengan orang tua setiap akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
Angkatan pertama dari sembilan sekolah ini menampung sekitar 850 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di SMA Sekolah Rakyat 17 Surakarta sendiri, jumlah siswa angkatan pertama sekitar 200 anak, didukung oleh 20 guru serta 12 wali asuh yang bertugas mengelola asrama dan mendampingi siswa.
Gubernur Luthfi juga meninjau langsung fasilitas sekolah yang sudah tertata rapi dan lengkap, mulai dari tempat pemeriksaan kesehatan, asrama, ruang makan, ruang belajar, hingga ruang guru. Hal ini menjadi bukti kesiapan sekolah dalam memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan peserta didik.
Dukungan Pemerintah dan Komunitas untuk Kesuksesan Program
Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari program yang selaras dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan program sekolah kemitraan, yang menyediakan pendidikan gratis bagi 5.004 siswa di SMA/SMK swasta mitra.
Tidak hanya pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Surakarta turut memberikan dukungan konkret untuk menyukseskan program ini. Wali Kota Respati Achmad Ardianto menyatakan, pihaknya secara rutin menyediakan fasilitas hiburan dan olahraga bagi siswa dan orang tua mereka untuk menghilangkan kejenuhan dan meningkatkan semangat belajar. Misalnya, tiket konser dan akses gratis ke fasilitas olahraga kota.
“Program ini adalah kolaborasi seluruh pihak, agar Sekolah Rakyat ini tidak hanya berhasil di angkatan pertama, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar diperhatikan di sini,” ujar Respati.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat di Jawa Tengah, kini anak-anak dari keluarga kurang mampu punya harapan baru untuk meraih pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Langkah ini bukan hanya soal membuka akses sekolah, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, fasilitas lengkap, dan dukungan sosial yang memadai. Harapan ke depan, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang menginspirasi daerah lain untuk meniru dan mengembangkan program serupa demi kemajuan bangsa.