JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya strategis yang tengah dijalankan adalah mempercepat penyaluran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menargetkan perluasan kepemilikan rumah subsidi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta pekerja swasta yang berdomisili di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Hingga akhir Juni 2025, program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat telah berhasil menyalurkan sebanyak 28.548 unit rumah subsidi. Angka ini menunjukkan tren positif sekaligus menegaskan tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian terjangkau yang layak. Data tersebut disampaikan oleh Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Aula Balai Kota Bandung, pada 2 Juli 2025. Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera, bank bjb, dan Pemerintah Kota Bandung ini juga melibatkan perwakilan pengembang, pemerintah daerah, dan lebih dari 600 peserta daring dari berbagai perusahaan swasta.
Berdi menambahkan bahwa target nasional KPR FLPP semula sebesar 220.000 unit kini diusulkan naik menjadi 350.000 unit. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya informasi yang tersebar luas mengenai program ini, sehingga sosialisasi secara masif menjadi kunci utama percepatan penyaluran.
“Kami terus melakukan roadshow bersama bank bjb ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan penyerapan program KPR FLPP ini,” ujar Berdi. Sinergi tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan distribusi rumah subsidi yang dapat dijangkau oleh segmen MBR.
Strategi dan Mandat Percepatan Penyaluran KPR Sejahtera FLPP
Percepatan program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat juga didukung oleh bank bjb sebagai salah satu penyalur utama. Indra Prayoga, Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, menyampaikan bahwa pihaknya menerima mandat khusus dari Direktur Utama bank bjb untuk menggenjot penyaluran KPR subsidi, dengan fokus pada prioritas utama yakni ASN dan tenaga P3K yang sebagian besar menggunakan bank bjb sebagai payroll.
“Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menginstruksikan agar ekspansi FLPP di Jawa Barat diprioritaskan, mengingat kebutuhan rumah layak di kalangan ASN dan P3K masih tinggi,” jelas Indra.
Skema payroll yang diterapkan bank bjb memudahkan proses verifikasi debitur dan kelancaran pembayaran cicilan, sehingga meminimalkan risiko kredit macet. Tahun ini, kuota penyaluran rumah subsidi yang ditangani bank bjb naik dua kali lipat menjadi 10.000 unit, dibandingkan 4.970 unit pada tahun sebelumnya. Selain itu, pekerja swasta yang memenuhi syarat penghasilan juga dapat mengakses program ini meski rumah subsidi umumnya berada di wilayah pinggiran kota akibat harga tanah yang relatif lebih terjangkau.
“Kami mengedepankan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalisir risiko tunggakan, terutama dari kalangan pekerja swasta,” tambah Indra. Selain itu, dalam kerja sama dengan pengembang, terdapat program tambahan yang menawarkan insentif menarik seperti hadiah peralatan rumah tangga guna mendukung minat masyarakat dalam memiliki rumah.
Dengan kombinasi dukungan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pengembang, program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan bahwa upaya memperluas kepemilikan rumah layak bagi MBR bukan sekadar target angka, melainkan juga sebuah gerakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara keseluruhan, pencapaian penyaluran lebih dari 28 ribu unit rumah melalui program KPR Sejahtera FLPP hingga Juni 2025 di Jawa Barat merupakan indikator penting bahwa sinergi berbagai pihak berjalan efektif. Melalui pendekatan sosialisasi yang intensif dan strategi penyaluran yang tepat sasaran, program ini diharapkan dapat terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi terbesar di Pulau Jawa ini.