JAKARTA - Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan secara daring, pemerintah mulai menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan perpajakan yang mencakup pelaku UMKM digital. Dalam konteks ini, upaya pemungutan pajak terhadap UMKM yang berjualan lewat platform e-commerce bukan hanya bicara soal penerimaan negara, tetapi juga menyangkut penguatan sistem ekonomi digital nasional.
Pemerintah menilai pentingnya memperbaiki kualitas data pelaku usaha daring sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal yang akurat dan adil. Ketika transaksi konvensional di toko fisik sudah terdokumentasi dengan baik dalam sistem perpajakan, banyak transaksi daring yang belum terjangkau oleh pengawasan fiskal. Hal ini menjadi tantangan utama yang coba dijawab melalui pelibatan platform digital dalam proses pendataan dan pelaporan penjual aktif.
Dengan pendekatan ini, keadilan fiskal diharapkan lebih terwujud, di mana pelaku usaha online dan offline memperoleh perlakuan pajak yang setara. Pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan pajak baru, melainkan mengoptimalkan skema yang telah berlaku, dengan memastikan pelaksanaannya merata.
Peran Marketplace dalam Sistem Pajak UMKM
Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah penugasan kepada marketplace untuk mendata dan melaporkan aktivitas para penjual di dalam ekosistem mereka. Langkah ini merupakan bagian dari compliance infrastructure, yaitu sistem pendukung kepatuhan pajak yang melibatkan pihak ketiga sebagai jembatan antara pelaku usaha dan otoritas perpajakan.
Strategi ini juga sejalan dengan prinsip broadening the tax base, yang bertujuan memperluas cakupan wajib pajak secara efektif dan efisien. Dengan integrasi data antar-platform dan antar-lembaga, pemerintah dapat memperbaiki ketepatan basis pajak sambil memperkecil celah kebocoran pendapatan negara.
Kebijakan ini tidak lepas dari semangat menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, yang bersandar pada data real-time dan pendekatan berbasis teknologi. Hal ini penting mengingat pertumbuhan sektor ekonomi digital yang terus melaju, dan kebutuhan untuk menjadikannya sebagai bagian dari kerangka fiskal nasional.
Pemerintah pun memastikan bahwa pelaku UMKM yang menjual produk di beberapa kanal baik digital maupun fisik tidak akan dikenakan pajak ganda. Jaminan ini merujuk pada asas non-duplication yang lazim diterapkan dalam sistem perpajakan internasional untuk menghindari beban berlebihan pada wajib pajak.
Tidak Semua UMKM Terkena Pajak
Penting untuk dipahami, tidak semua pelaku UMKM digital akan dikenakan pajak. Pemerintah menegaskan bahwa UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tetap dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Bagi mereka yang memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, skema yang berlaku adalah PPh final sebesar 0,5 persen, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.
Dengan kata lain, pengenaan pajak terhadap UMKM digital tetap mempertimbangkan skala usaha dan prinsip keadilan fiskal. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha kecil sambil mengarahkan mereka pada ekosistem formal yang lebih stabil dan terlindungi.
Selain itu, langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntary compliance) dengan cara memperjelas aturan main dan menyederhanakan proses pelaporan. Hal tersebut sesuai dengan teori fiskal modern, yang menekankan pentingnya transparansi dan kemudahan prosedural dalam menjaring pelaku ekonomi informal.
Menjawab Tantangan Era Digital
Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan ini mencerminkan upaya membangun sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan zaman. UMKM digital, yang selama ini berperan penting dalam menopang ekonomi nasional, kini didorong untuk turut berkontribusi secara fiskal demi pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih dari sekadar menarik pajak, pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku usaha digital memiliki rekam jejak resmi, dapat diakses secara sistematis, dan bisa diberdayakan lebih lanjut melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis data.
Teknologi menjadi jembatan utama untuk menjembatani tantangan tersebut. Dengan menjadikan marketplace sebagai bagian dari sistem pelaporan fiskal, Indonesia selangkah lebih dekat menuju sistem perpajakan berbasis data yang modern, transparan, dan inklusif.
Menuju Sistem Perpajakan yang Lebih Merata
Kebijakan pemungutan pajak bagi pelaku UMKM digital tidak hanya soal penerimaan negara, tetapi juga mengenai penataan ekonomi digital secara keseluruhan. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem usaha yang adil, terdata dengan baik, dan berdaya saing tinggi dalam skala global.
Ke depan, dengan semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke dalam sistem formal, diharapkan hubungan antara dunia usaha dan pemerintah akan semakin erat, transparan, dan saling menguntungkan. Pajak bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi aktif dalam membangun negara.