JAKARTA - Di balik potensi besarnya sebagai sumber energi hijau masa depan, pengembangan panas bumi di Indonesia justru masih berjalan lambat. Padahal, Indonesia berada di urutan kedua dunia dalam hal cadangan energi panas bumi, hanya kalah dari Amerika Serikat.
Dengan kapasitas lebih dari 29.000 megawatt (MW), energi panas bumi sejatinya bisa menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan. Namun hingga kini, kapasitas terpasang baru sekitar 2.300 MW belum mencapai 10% dari potensi yang tersedia.
Alih-alih menjadi tulang punggung transisi energi, panas bumi justru masih terjebak dalam serangkaian hambatan. Salah satu yang paling krusial: iklim investasi yang belum cukup kondusif.
Potensi Besar Tak Selalu Berarti Mudah Digarap
Berbeda dengan energi matahari atau angin yang cenderung bersifat intermiten, panas bumi punya karakteristik sebagai baseload energy alias sumber energi dasar. Artinya, pembangkit tenaga panas bumi bisa beroperasi stabil selama 24 jam penuh keunggulan yang tak dimiliki banyak sumber energi terbarukan lainnya.
Selain itu, jejak karbon panas bumi sangat rendah. Berbanding terbalik dengan energi fosil seperti batu bara dan diesel yang selama ini masih mendominasi bauran energi Indonesia dan menyumbang emisi karbon terbesar di sektor energi.
Namun pengembangan panas bumi tidaklah semudah menempatkan panel surya di atap rumah atau membangun ladang turbin angin. Ada tantangan teknis dan finansial besar yang mengintai sejak tahap eksplorasi. Proses pencarian dan pengeboran sumber panas bumi sangat mahal dan berisiko tinggi, tanpa jaminan bahwa lokasi yang dieksplorasi akan memberikan hasil yang layak dikembangkan.
“Eksplorasi adalah tahap paling menantang. Investor dihadapkan pada ketidakpastian tinggi tanpa insentif risiko yang jelas,” demikian penilaian umum pelaku industri panas bumi.
Tak hanya itu, regulasi dan birokrasi menjadi hambatan tersendiri. Proses perizinan yang panjang dan tumpang tindih antar instansi membuat banyak proyek geothermal berhenti di tengah jalan. Tak sedikit pula proyek yang akhirnya mangkrak karena tak kunjung mendapatkan kejelasan hukum dan kepastian komersial.
Perlu Dorongan Nyata dari Pemerintah
Sebenarnya pemerintah Indonesia telah menetapkan arah jelas untuk pengembangan panas bumi. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), geothermal masuk sebagai salah satu pilar energi bersih masa depan. Pemerintah juga sudah memperkenalkan skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mengurangi risiko investasi di sektor ini.
Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak proyek terhenti karena terbentur masalah pendanaan, kendala teknis, hingga lambannya proses koordinasi lintas sektor.
Padahal, memaksimalkan panas bumi tak hanya soal bauran energi. Ini juga menyangkut ketahanan energi nasional. Karena bersumber dari dalam negeri, panas bumi dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Dengan strategi dan dukungan yang tepat, Indonesia bisa membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih mandiri dan stabil. Sekaligus, memperkuat komitmen global Indonesia terhadap penurunan emisi dan pencapaian target net-zero emission.
Masalahnya, selama insentif dan kepastian investasi belum membaik, pelaku industri tetap enggan mengambil risiko.
Solusi Ada, Tapi Perlu Aksi Nyata
Pemerintah punya pekerjaan rumah besar untuk mendorong kemajuan sektor ini. Mulai dari penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, hingga insentif eksplorasi yang lebih menarik bagi investor swasta maupun BUMN.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor harus diperkuat dari Kementerian ESDM, KLHK, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, pengembangan panas bumi akan terus tersendat di berbagai lini.
Dalam konteks global, dunia saat ini berlomba mempercepat transisi menuju energi hijau. Jika Indonesia tak segera mengakselerasi pengembangan panas bumi, maka peluang menjadi pemimpin di sektor energi terbarukan bisa saja hilang begitu saja.
Energi panas bumi adalah peluang emas, bukan hanya untuk menekan emisi karbon, tapi juga menciptakan ekosistem energi nasional yang tahan krisis dan berkelanjutan. Namun peluang ini hanya bisa diwujudkan jika ada komitmen serius, investasi yang mengalir, dan peraturan yang memudahkan bukan menghambat.