JAKARTA - Pemerintah resmi menghapus pemberian diskon tarif listrik non subsidi mulai tanggal 16 Juni 2025. Kebijakan ini berimbas pada penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan golongan non subsidi di seluruh Indonesia. Penghapusan diskon tersebut merupakan bagian dari upaya penyesuaian biaya energi yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan biaya produksi listrik.
Kebijakan ini diatur oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia utama listrik di tanah air. Tarif baru ini berlaku bagi pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, termasuk pelanggan bisnis dan industri dengan daya tertentu, serta rumah tangga golongan daya di atas 3.500 VA.
Rincian Tarif Listrik Non Subsidi Terbaru
Mulai 16 Juni 2025, tarif listrik non subsidi dikenakan sesuai dengan ketentuan terbaru tanpa adanya potongan harga. Berikut rincian tarif per kWh yang berlaku untuk beberapa golongan pelanggan:
Rumah Tangga Daya 3.500 VA ke atas: Tarif mulai dari Rp1.467 hingga Rp1.554 per kWh, tergantung pada daya dan jenis pelanggan.
Pelanggan Bisnis dan Industri Daya Menengah dan Besar: Tarif mulai dari Rp1.352 hingga Rp1.644 per kWh.
Pelanggan Pemerintahan dan Sosial: Tarif yang disesuaikan sesuai golongan dengan tarif sekitar Rp1.352 hingga Rp1.544 per kWh.
Penyesuaian tarif ini berlaku untuk pelanggan pascabayar dan prabayar tanpa diskriminasi, dengan tujuan menjaga keberlangsungan penyediaan listrik yang berkualitas dan berkelanjutan.
Alasan Penghapusan Diskon Tarif
Menurut Direktur Utama PLN, perubahan tarif ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan bisnis kelistrikan nasional.
“Penghapusan diskon tarif listrik non subsidi adalah bagian dari upaya kami memastikan ketersediaan energi listrik yang andal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan PLN. Dengan penyesuaian ini, kami dapat terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur energi yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Utama PLN pada Senin, 16 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa penghapusan diskon ini juga untuk menghindari beban subsidi yang tidak tepat sasaran dan agar tarif mencerminkan biaya produksi listrik yang sesungguhnya.
Dampak pada Konsumen dan Industri
Kebijakan ini diprediksi akan mempengaruhi biaya operasional rumah tangga dan bisnis, terutama bagi pelanggan dengan daya besar. Namun, pemerintah dan PLN menegaskan bahwa langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan sumber energi terbarukan dan efisiensi operasional sektor ketenagalistrikan.
Sebagai kompensasi, PLN berkomitmen meningkatkan layanan dan mendukung program efisiensi energi bagi pelanggan. Misalnya, melalui program penggunaan lampu hemat energi dan teknologi smart meter yang dapat membantu pelanggan memonitor penggunaan listrik secara real-time.
Penyesuaian Tarif Listrik Berkelanjutan
Selain penghapusan diskon, pemerintah juga berencana mengembangkan mekanisme penyesuaian tarif listrik secara berkala yang transparan dan berbasis data pasar energi global. Hal ini untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar dan kebutuhan investasi di sektor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan:
“Tarif listrik harus mencerminkan biaya produksi dan investasi untuk masa depan energi yang lebih bersih dan terjangkau. Penyesuaian tarif yang kami lakukan akan membuka ruang bagi PLN untuk terus berinovasi dan menyediakan energi berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan diberlakukannya tarif listrik non subsidi tanpa diskon ini, PLN dan pemerintah berharap sektor ketenagalistrikan dapat semakin kuat dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Pelanggan disarankan untuk memanfaatkan program-program hemat energi dan teknologi pengelolaan listrik dari PLN agar dapat menekan konsumsi dan mengelola pengeluaran listrik secara efektif.