JAKARTA - Sorotan terhadap keberlanjutan dan transisi energi hijau kembali mencuat, kali ini dengan latar belakang konflik antara kebutuhan industri dan perlindungan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat. Isu ini memuncak ketika sekelompok aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam ajang Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta. Aksi tersebut memprotes aktivitas penambangan nikel yang dinilai merusak ekosistem di kawasan konservasi berstatus Global Geopark UNESCO.
Aksi protes Greenpeace pada Selasa, 3 Juni 2025, langsung menjadi viral di media sosial, khususnya Instagram, dengan tagar #SaveRajaAmpat. Template digital yang menampilkan keindahan laut dan ancaman pertambangan tersebar luas dan mengundang perhatian publik.
Greenpeace menyebut aktivitas tambang di kawasan tersebut telah menyebabkan kerusakan serius, termasuk penebangan hutan dan pengerukan tanah di dekat pesisir, yang mengancam ekosistem laut dan keanekaragaman hayati Raja Ampat. "Kawasan ini seharusnya mendapatkan perlindungan khusus karena nilai ekologis, geologis, dan biodiversitasnya yang luar biasa," kata perwakilan Greenpeace dalam konferensi pers daring.
Langkah Tegas Pemerintah
Menanggapi tekanan publik, pemerintah Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Hanya PT GAG Nikel yang dipertahankan karena dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif.
“Pemerintah tidak akan membiarkan investasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menambahkan bahwa keputusan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologi.
Nikel dan Transisi Energi
Nikel adalah komponen vital dalam pembuatan baterai lithium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik (EV), penyimpanan energi surya dan angin, serta perangkat elektronik modern. Permintaan global terhadap nikel kelas tinggi meningkat drastis seiring transisi dunia menuju energi bersih.
Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia berada pada posisi strategis dalam rantai pasok global. Pemerintah mendorong hilirisasi industri tambang, pembangunan smelter, dan pembentukan ekosistem baterai nasional. Namun, ketergantungan pada ekstraksi sumber daya di kawasan sensitif seperti Raja Ampat menimbulkan dilema besar.
“Tidak ada energi hijau yang berasal dari pertambangan yang kotor,” ujar seorang aktivis dalam aksi di Jakarta. Aktivis lingkungan menekankan bahwa transisi energi yang mengorbankan ekosistem dan masyarakat adat adalah bentuk paradoks hijau yang harus dihindari.
Dampak ke Pasar Saham dan Investasi
Isu ini tak hanya berdampak pada kebijakan lingkungan, tetapi juga mengguncang pasar saham. Beberapa hari setelah mencuatnya protes dan pencabutan izin tambang, saham-saham emiten sektor tambang, khususnya yang memiliki eksposur terhadap nikel, mengalami fluktuasi signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Analis pasar mencatat bahwa investor khawatir pemerintah akan memperketat regulasi pertambangan ke depan, sehingga meningkatkan risiko operasional dan hukum bagi sektor ini. Namun, di sisi lain, langkah pemerintah ini juga dipandang sebagai sinyal positif terhadap komitmen keberlanjutan jangka panjang Indonesia.
Saham-saham di sektor energi baru terbarukan (EBT) justru mengalami peningkatan volume transaksi. Emiten yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya dan angin mulai menarik perhatian investor yang tengah mengalihkan fokus ke sektor yang mendukung transisi energi bersih.
Investor institusi global kini semakin memperhatikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam membentuk portofolio investasinya. Emiten yang terbukti merusak lingkungan mulai ditinggalkan, sementara perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan justru mendapatkan insentif dan dukungan pasar.
Paradoks Hijau dan Masa Depan Energi
Isu di Raja Ampat menjadi cerminan dari pertanyaan besar: apakah transisi menuju energi hijau bisa disebut berkelanjutan jika menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial? Raja Ampat bukan sekadar wilayah dengan cadangan nikel, tapi juga rumah bagi ribuan spesies laut dan hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.
Pengembangan energi baru dan terbarukan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi teknologi atau investasi, tetapi juga dari prinsip desentralisasi dan keadilan sosial. Inisiatif pembangkit listrik tenaga surya skala kecil yang dikembangkan langsung di desa-desa menjadi contoh nyata dari transisi energi yang inklusif, berkeadilan, dan tidak merusak lingkungan.
Ke depan, analis memprediksi bahwa kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan dapat menciptakan volatilitas jangka pendek di pasar modal. Namun, dalam jangka panjang, hal ini membuka jalan bagi transformasi industri yang lebih sejalan dengan tren global dan tuntutan investor internasional.
Dengan makin kuatnya tekanan dari komunitas internasional dan publik domestik terhadap praktik industri yang bertanggung jawab, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transisi energi global selama tetap menjaga integritas ekologis wilayah-wilayah kunci seperti Raja Ampat.