JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI), dengan alokasi kuota sebanyak 20 ribu unit rumah. Program ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program KPR subsidi untuk PMI ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Skema pembiayaan yang digunakan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini telah menjadi andalan pemerintah dalam menyediakan perumahan subsidi.
Peluncuran program berlangsung di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua kementerian.
“Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, dalam sambutannya.
Dukungan untuk Program Tiga Juta Rumah
Imran menjelaskan bahwa inisiatif ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Untuk menunjang target tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah percepatan dan insentif kebijakan.
Beberapa kebijakan yang dimaksud antara lain adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang berisi ketentuan pembebasan retribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari, bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih cepat. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar.
“Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara,” kata Imran.
Pertama Kali Pekerja Migran Dapat KPR Subsidi
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa program ini merupakan kebijakan terobosan karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan akses rumah subsidi secara khusus bagi segmen pekerja migran.
“Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia,” ujar Abdul Kadir.
Ia menyebut bahwa kerja sama lintas kementerian membuat program ini bisa disusun dengan cepat dan efektif. Bahkan, sejak dirancang satu bulan lalu, program ini kini sudah siap diluncurkan di berbagai daerah.
Karding menambahkan, jumlah pekerja migran Indonesia saat ini mencapai lima juta orang yang tersebar di berbagai negara. Kebanyakan dari mereka memiliki pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata pekerja dalam negeri.
“Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp15 juta sampai Rp25 juta. Sedangkan dari data BPS, jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp253,3 triliun per tahun kemarin. Devisa ini terbesar kedua setelah sektor migas, sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa,” terang Karding.
Akses Merata di Seluruh Indonesia
Program KPR FLPP untuk pekerja migran ini dirancang untuk dapat diakses oleh PMI yang bekerja di luar negeri namun memiliki rencana menetap atau kembali ke tanah air. Rumah yang disediakan akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memungkinkan pekerja migran untuk memilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana masa depan mereka.
Proses pengajuan juga disesuaikan dengan kondisi para pekerja migran, termasuk fleksibilitas dalam pembuktian penghasilan dan dokumen administratif lainnya. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan informasi dan bantuan teknis juga akan disediakan di daerah-daerah kantong pekerja migran.
Dorong Kepemilikan Rumah Layak
Dengan peluncuran program ini, pemerintah berharap semakin banyak pekerja migran Indonesia yang mampu memiliki rumah layak, aman, dan terjangkau setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Selain meningkatkan kualitas hidup keluarga PMI, langkah ini juga akan memperkuat kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Program KPR subsidi ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memperkuat ikatan antara negara dan para pahlawan devisa yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.