JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya pasokan protein hewani. Salah satunya adalah dengan rencana peningkatan impor ternak dari Afrika Selatan guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan Presiden Republik Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa, di Istana Merdeka, Jakarta.

Sugiono menegaskan, kerja sama ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menutup defisit daging nasional yang semakin terasa sejak program MBG diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa konsumsi daging masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan standar global.

“Kita itu ada di posisi defisit daging ya untuk kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Apalagi dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini defisit tersebut makin terasa,” ujarnya.

Menurutnya, konsumsi daging masyarakat Indonesia rata-rata hanya sekitar 6 kilogram per kapita per tahun, angka yang tergolong kecil dan berpotensi mempengaruhi daya saing sumber daya manusia di masa depan.

Kolaborasi Dagang Jadi Solusi Jangka Pendek

Sugiono menilai bahwa impor ternak dari Afrika Selatan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan pasokan protein tetap stabil. Dalam pandangannya, perdagangan internasional dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan yang belum bisa dipenuhi secara domestik.

“Saya kira ini merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi dan untuk itu kita akan berusaha sedapat mungkin memenuhinya dengan kemampuan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita penuhi dengan cepat ya, kita manfaatkan perdagangan internasional,” jelasnya.

Selain itu, kerja sama ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sugiono menambahkan bahwa perhatian besar Presiden Prabowo terhadap inklusivitas ekonomi terlihat dari berbagai program nasional yang dirancang untuk menyentuh langsung masyarakat desa dan kelompok produktif kecil.

Prabowo dan Ramaphosa Sepakat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyoroti pentingnya perdagangan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi inklusif antarnegara. Ia menilai kerja sama ekonomi lintas benua dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam konteks global yang penuh tantangan saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Sugiono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sejalan. Menurutnya, inklusivitas ekonomi berarti semua pihak, baik di tingkat lokal maupun internasional, harus mendapat kesempatan yang sama dalam berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.

“Artinya semua, kalau secara internal, seluruh komponen masyarakat itu juga terlibat dalam peningkatan ekonomi. Sebagai contoh, program-program beliau seperti pembentukan Koperasi Desa itu kan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Sugiono.

Secara eksternal, lanjutnya, Indonesia mendorong agar perdagangan global dapat berjalan lebih adil dan terbuka bagi semua negara. “Seluruh negara punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, upaya-upaya untuk melancarkan arus perdagangan dan investasi itu harus dilakukan,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan tidak hanya berorientasi pada diplomasi politik, tetapi juga pada diplomasi ekonomi yang menguntungkan rakyat.

Ekspansi Kerja Sama Perdagangan dan Investasi

Selain membahas potensi kerja sama impor ternak, Sugiono menyebut bahwa pertemuan antara kedua kepala negara juga mencakup pembahasan peluang peningkatan ekspor Indonesia ke Afrika Selatan.

Menurutnya, Indonesia sedang mengidentifikasi komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi di pasar Afrika. Fokus utamanya adalah pada produk yang memiliki nilai tambah tinggi, agar kerja sama dagang ini tidak hanya berbasis bahan mentah.

“Kita sebenarnya ada dalam posisi positif. Saat ini kita mencari komoditas-komoditas yang punya nilai kompetitif di sana, mungkin mineral, beberapa kerja sama di bidang teknologi juga sedang kita pertimbangkan,” ungkap Sugiono.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus memperluas pasar ekspor di kawasan Afrika yang kini tengah tumbuh pesat.

Di sisi lain, kerja sama di sektor teknologi juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi transformasi industri nasional, termasuk dalam bidang peternakan dan pertanian cerdas (smart agriculture).

Arah Baru Ketahanan Pangan dan Diplomasi Ekonomi

Rencana impor ternak dari Afrika Selatan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan MBG, tetapi juga mencerminkan strategi ketahanan pangan terintegrasi yang sedang dibangun pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Dengan meningkatnya kebutuhan protein nasional, kolaborasi internasional seperti ini menjadi langkah realistis untuk menjaga ketersediaan bahan pangan berkualitas. Sugiono menegaskan bahwa kerja sama lintas negara bukan bentuk ketergantungan, melainkan bagian dari sistem perdagangan global yang saling menguntungkan.

“Kita harus realistis bahwa ada kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi dalam waktu singkat. Dengan kerja sama yang saling menghormati dan saling menguntungkan, kita bisa memperkuat posisi ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah pun optimistis bahwa melalui sinergi perdagangan dan investasi, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi strategisnya di kawasan global.

Dengan begitu, arah kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga pada perluasan jejaring ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.